PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 22 November 2018: Tanggal Pengundangan: 28 November 2018: Sumber:. com - Pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pegawai negeri sipil (PNS), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. E. TENTANG DATABASE PERATURAN. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan. 10 Tahun 1983; Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi dan Misi BKN; Sejarah BKN; Struktur Organisasi BKN; Profil Pejabat Pimpinan Tinggi BKN; e-LHKPN Pejabat Pimpinan Tinggi; Hymne BKN; Mars BKN tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. Mayjen Sutoyo No. deskriptif, dengan dasar regulasi yaitu PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil serta lokasi berada pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Deli Serdang. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA Status. 10 Agustus 2022. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bidang. Peraturan. Definisi. 765. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - STANDAR/PEDOMAN Status. Ditetapkan Tanggal. Lokasi. Bidang. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Bahasa. Website POLIJE;BKD Gelar Desk Data Kepegawaian dan Pengenalan Aplikasi SIAp Sulteng;. KEPEGAWAIAN. Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan/atau non-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“PPPK”) untuk mengisi jabatan. Surat Kepala BKN Nomor K-26-30/V. ABSTRAK: a. diperlukan Pedoman Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Berdasarkan pasal 6 dan 7 UU No. Belum Tersedia. 12, Jakarta Timur, 13640 – Indonesia | Telp. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan. Tel. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018. Bahasa Indonesia. U. Mencabut : PP No. Modal kepada Badan Bank. TEMPO. Dalam pasal ter-sebut diatur bahwa sengketa kepegawaian me-rupakan sengketa TUN. (0331) 333-531 Email. Lokasi. 1/2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, mantan menteri dalam negeri itu mengatur ketentuan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam mengawasi penegakan disiplin bagi PNS dan PPPK secara terus-menerus, termasuk saat pandemi Covid-19 ini. kerja, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan Selain membahas terkait Pengembangan Kompetensi ASN berdasarkan perspektif PP No. PP NO 30 TH 2019 - PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. (PP) NO. 2019 • Selamet Suwito. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Berlaku. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA Status. CATATAN: Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023. Mastrip PO. Pemerintah Pusat . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. Visi dan Misi BKN; Sejarah BKN; Struktur Organisasi BKN; Profil Pejabat Pimpinan Tinggi BKNDemikian informasi “Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional”. Saran dan masukan untuk. Peta jabatan adalah alat perencanaan kepegawaian yang mencerminkan kebutuhan dan kompetensi jabatan. ID; 5 HLM. Pemerintah Pusat. B. 43 Tahun 2021. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka I dan angka 2 huruf (a);Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS di tahun 2021 akan dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 100% (2) 100% menganggap dokumen ini bermanfaat (2 suara). UU No. PENGEMBANGAN . Pemerintah Pusat . 03. Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. PP No. PAN/6/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M. Ke-49 aturan turunan itu terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilPeraturan Pemerintah (PP) Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap. ac. Pasal 86 ayat. 4. Lokasi. b. Tahukah Anda, setelah terbitnya peraturan tentang disiplin PNS yaitu PP No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik. PP No. Visi dan Misi BKN; Sejarah BKN;. PERMENDAGRI No. Untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen. ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri SipilKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah. 21516157 paper-manajemen-pengawasan Operator Warnet Vast Raha. Undang-Undang No. 000,00 (satu triliun rupiah) berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) No: Peraturan: Tentang: Tahun: Download: 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. 800/071/BKPSDM. PP 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Surat Edaran (SE) Menpan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang. Berlaku. 4. 3. Tanggal Pengundangan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. . PP No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah No. T. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. 03. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur. Pejabat yang Menetapkan. 09 June 2023 PEMBATALAN KELULUSAN PESERTA PADA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK. Halaman ini telah diakses 3729 kali. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Unduh PDF. Badan Kepegawaian Negara BKN Pusat Pengkajian Manajemen ASN ISSN: 2541-4267 KONSEPSI JAMINAN PENSIUN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK). Unduh PDF. ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baikPemerintah tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,. TENTANG PENYELENGGARAAN MAGANG DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 1. BOX 164 Jember Jawa Timur 68101 Indonesia. PP ini mengatur mengenai pemberian modal kepada Badan Bank Tanah yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. 12, Jakarta Timur, 13640 – Indonesia | Telp. Tel. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). 30, LN. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Ber ita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 N omor 189); MEMUTUSKAN: Mene tapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH. Belum Tersedia. dilaksanakan melalui peraturan-peraturan pelaksana PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yaitu Surat Edaran Walikota Palembang No. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran. Tel. PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah aturan pelaksanaan untuk memenuhi ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA. Lokasi. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18. id. Pencabutan. E. Dokumen PDF:. Sementara itu, sebagai pemilik usaha, pengetahuan administrasi kepegawaian dapat. 4. LINK Terkait. Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Manajemen PPPK | Kepegawaian Politeknik Negeri Jember. PP No. (0331) 333-532 Fax. 1 Tahun 2023, Tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan. (0331) 333-531 Email. Peraturan PP – Tentang Majelis Dikdasmen. 1. Beranda; Profil . Berikut adalah penjelasan mengenai Pengertian Administrasi Kepegawaian: Fungsi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Sistemnya dari Gramedia Literasi disertai dengan rekomendasi buku terkaitJudul. BOX 164 Jember Jawa Timur 68101 Indonesia. Bahasa Indonesia. Tempat Penetapan. Undang-Undang Republik Indonesia. Terdapat dalam lampiran makalah ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 4. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (2) UU ASN yang menyatakan bahwa perlindunganJakarta - . 5 TAHUN 2014. Untuk Nanti. PP Nomor 41 Tahun 2020. Badan Kepegawaian Negara. 2020. Ketentuan Dik PP – Kepegawaian pada Sekolah Madarasah dan Pesantren Muhammadiyah. PP yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. (0331) 333-532 Fax. Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian. bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (1 ) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil. PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri. Pelajari Ketentuan Disiplin PNS Terbaru Melalui PP No. 19 Tahun 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri SipilPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. PAN/4/2009 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Dan Angka Kreditnya. ABSTRAK PERATURAN. Bidang. 2. 17/2020. UU RI No. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang”, diteliti. Tresna Juhanda • 2. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN Status. lebih lanjut dari P eraturan BKN Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN, RPJMN 2020 - 2024, Renstra BKN 2020 - 2024, dan RKP 2023. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. T. Undang-Undang.